SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

 

Hukum Acara Perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata pada jaman penjajahan belanda . 

Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. 

Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1.  HIR (Het Herziene Indonesche Reglement). HIR sering diterjemahkan dengant RID ( Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S. 1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. 
2. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. 
3. Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa. 
4. BW (Burgelijk Wetboek / Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV. 
5. WvK ( Wetboek van Koophandel voor Indonesie/ Undang Undang Hukum Dagang).
6. Berbagai Undang Undang yang berkaitan contohnya :UU tentang Peradilan Ulangan / Acara Banding ( UU Nomor 20/1947),UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 / 2009)dll
7. Yurisprudensi.
8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). 
9. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). 
10. Perjanjian Internasional. 
11. Doktrin. 
12. Adat Kebiasaan

Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. 

Hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperolah hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan.

Hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pemeriksaan di pengadilan mulai dari penyusunan gugatan atau permohonan, pengajuan gugatan atau permohonan , mediasi dan pemeriksaan perkara, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

ada beberapa pendapat ahli terkait hukum acara perdata sebagaimana dikutip sebagai berikut :

 • Sudikno Mertokusumo mendifinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Sudikno Mertokusumo, 1993: 19). 

• Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata (Wiryono Prodjodikoro, 1972 :12). 

• Abdulkadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 15).

• Retno Wulan S dan Iskandar O memberi pengertian hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil (Retno Wulan S dan Iskandar O, 1983: 1-2.)