Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Namun apa daya, saat semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan ada akibat – akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah kami kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.
Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.
Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak – anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.
Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Asuh. Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa ”bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”
Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak – anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.
Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah ”Kuasa Asuh” yaitu ”kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”
Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah ”Anak Asuh” yaitu : ”Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”
Seluk Beluk Pemberian Hak Asuh Anak. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas tentunya akan timbul suatu pertanyaan, siapakah diantara bapak atau ibu yang paling berhak untuk memperoleh Hak Asuh atas anak tersebut.
Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi perceraian :
a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).
Sedangkan untuk orang – orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri), karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; kedua, bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.
Kantor Hukum Balakrama
Tag :
Kantor Hukum Balakrama Corporate Lawyer,in house lawyer,pengacara,advokat,mediatorbersertifikat,profesionalhukum,penegak keadilan,penegakhukum,perdata,pidana,TUN,PHI,Pengadilan,Kepolisian,Kejaksaan,PERADI,IMBHI,IMC,MediatorCenter,Hukum,Tata Negara,Pemerintahan,Kerajaan,Perceraian,Konflik,sengketa,Keadilan,Rakyat,Perbankan,Perizinan,birokrasi,legislasi
balakrama balakrama balakrama balakrama balakrama balakrama balakrama
balakrama
Balakrama Balakrama Balakrama Balakrama Balakrama Balakrama Balakrama
Balakrama Balakrama
KANTOR HUKUM BALAKRAMA – KANTOR HUKUM BALAKRAMA – KANTOR HUKUM
BALAKRAMA
KANTOR ADVOKAT WILAYAH SEMARANG, KANTORADVOKAT PENGACARA SEMARANG * PENGACARA SEMARANG PENGACARA KOTA SEMARANG, PENGACARA DI KOTA SEMARANG, PENGACARA KELUARGA DI KOTA SEMARANG, PENGACARAKELUARGA DI KOTA SEMARANG JAWA TENGAH, PENGACARA SEMARANG. * PENGACARA HUKUM, PENGACARA HUKUM SEMARANG, PENGACARA HUKUM DI SEMARANG,
PENGACARA HUKUM DI KOTA SEMARANG, PENGACARA HUKUM DI KOTA SEMARANG JAWA TENGAH. * PENGACARA PERCERAIAN, PENGACARA PERCERAIAN SEMARANG, PENGACARA PERCERAIAN.DISEMARANG, PENGACARA PERCERAIAN.DI KOTA SEMARANG, PENGACARA PERCERAIAN.DI KOTA SEMARANG JAWA TENGAH. * DAFTAR PENGACARA PERCERAIAN, DAFTARNAMA PENGACARA PERCERAIAN, DAFTAR NAMA PENGACARA PERCERAIAN DI SEMARANG, DAFTAR NAMAPENGACARA PERCERAIAN DI JAWA TENGAH, DAFTAR NAMA PENGACARA PERCERAIAN DI SEMARANGJAWA TENGAH * TARIF PENGACARA PERCERAIAN. JASA PENGACARA, KANTOR PENGACARA, PENGACARA HUKUM,
PENGACARA TERKENAL, PENGACARA WANITA, PENGACARA PEREMPUAN * PENGACARA SEMARANG BALAKRAMA KANTOR HUKUM BIROKRASI BIRO JASA IZIN
adopsi advokat alamat alasan anakangkat anak tiri
arbitrase
bagihasil bumncampurancontohsurat CyberCrime
cyberspace
gaji gono-gini
gugatan
hakasuh hakimharta Hibah istilah jaminan jawa jual beli
kekerasankesepakatanklien konsultasikua lain-lain
laundering
lawyerfee modal
nafkah nama baikpaksa pembagianpencemaranpendidikanpengacara
pengadilan
penggelapan
peradi perceraian
perdata
perempuan
perjanjianperkawinanpernikahan
pers pidana pihakke 3 pns
poligami
polri profesionalisme
prosedur
saksi search semarang
sidang sinopsis
sipp sita successfee Syariah
tanyajawab telematika
teleponpenting tengahtipikortni tuduhan umum urutan usaha uu visum WaliAdhol warisan
wilayah
yuridiksi balakrama balakrama balakrama balakrama kantor hukum pengacara advokat perceraian mediator mediasi Pengacara Pribadi
sumber: http://ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:seputar-hak-asuh-anak-setelah-perceraian&catid=2:hukum&Itemid=6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar