PERPANJANGAN PENAHANAN

 Status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

 

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Pasal 20 KUHAP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

a.    Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan

b.    Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan

c.    Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

     Surat Perintah penahanan yang dilakukan oleh  penyidik sebagaimana dimaksud pasal 20 KUHAP berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari.Apabila selama 20(dua puluh) hari penyidik dapat meminta kepada JPU untuk menerbitkan surat perpanjangan penahanan yang berlaku paling lama 40(empat puluh)hari.
 

Di samping itu,dalam Pasal 29 KUHAP juga diatur ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

 

Yang dapat membuat tersangka bebas dari hukum adalah apabila dihentikan penyidikan atas tersangka. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1.    Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.  

2.    Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

3.    Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

 

Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dengan perincian sebagai berikut:

Tingkat Penahanan	Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan	Dasar Hukum	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh penuntut umum	Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	40 hari
Penuntutan	Penuntut umum, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri	Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	30 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim pengadilan negeri, dapat diperpanjang oleh oleh ketua pengadilan negeri	Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim pengadilan tinggi, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	50 hari	60 hari