PUTUSAN dalam PENGADILAN PERDATA

Definisi Putusan

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Suatu putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa salah satu pihak yang bersengketa akan dirugikan karena gugatannya dikalahkan oleh hakim.

Di dalam literatur belanda, dikenal istilah vonnis dan gewijsde. Yang dimaksud dengan vonnis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan gewijsde adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga tersedia upaya hukum khusus.

Kekuatan Putusan

Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

1.    Kekuatan Mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba member dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

2.    Kekuatan Pembuktian

Menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adlah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (asas res judicata proveritate habetur). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.

3.    Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” member kekuatan eksekutoril bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar.

Jenis-Jenis Putusan

Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan bukan putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini terbagi menjadi tiga yaitu:

a)    Putusan Declaratoir

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu

keadaan hukum semata-mata.

b)    Putusan  Constitutive

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu

Keadaan hukum yang baru.

c)    Putusan Condemnatoir

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu

Keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu

pihak.

Disamping putusan akhir, dikenal juga bukan putusan akhir atau yang sering disebut dengan putusan sela yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. putusan sela dapat dibedakan kedalam 2 (dua) golongan yaitu:

a)    Putusan Praeparatoir

Adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.

b)    Putusan Interlacutoir

Adalah suatu putusan di mana Hakim sebelum memberikan putusan akhir, memerintahkan untuk melakukan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.

Selain itu, Rv masih mengenal 2 putusan lagi yang bukan putusan akhir yaitu:

a)    Putusan Insidentil

Adalah suatu putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

b)    Putusan Provisionil

Yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Upaya Hukum Terhadap Putusan

Upaya hukum terhadap putusan terbagi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangka upaya hukum istimewa hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah request civil (peninjauan kembali) dan derdenverzet (perlawanan) dari pihak ketiga.

 

 

 

KANTOR HUKUM BALAKRAMA

 JL.Kijang 1/12A SEMARANG

www.balakrama.blogspot.com

balakrama6999@gmail.com

sumber : http://bennygsprima.blogspot.com